Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum LHK

H. SAID ABDUL KADIR, SE

Kepala Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 

Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan,perumusan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pada bidang Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bidang ini mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
  2. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
  3. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
  4. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
  5. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
  6. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi;
  7. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
  8. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi;
  9. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  10. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  11. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  12. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
  13. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  14. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  15. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  16. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; dan
  17. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum