Pelayanan Masyarakat

Audiensi Lintas Instansi dan masyarakat Kampung Tirtomulyo

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi mengundang sejumlah instansi pemerintah dan juga pihak terkait lainnya seperti PT. PLN (Persero), BPKH, Baperlitbang Provinsi Kepri, KPHP Tanjungpinang – Bintan, Kepolisian, KNPI dan juga perwakilan dari masyarakat Tirtomulyo (Ketua RT, Perwakilan Mahasiswa dll) berkaitan permasalahan kelistrikan dipemukiman dalam kawasan hutan.

Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Selaku pimpinan rapat Kadis LHK menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Tirtomulyo patut di apresiasi dan dicarikan solusi, oleh karenanya beliau mengundang beberapa instansi terkait dan juga para tokoh/perwakilan dari masyarakat untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Tirtomulyo.

Kadis LHK Provinsi Kepulauan Riau memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat Tirtomulyo untuk menyampaikan keluhannya/ masalahnya.

Ketua RT selaku perwakilan masyarakat Tirtomulyo dengan penuh semangat dan suara agak lantang menyampaikan bahwa permasalahan masyarakat kami kampung Tirtomulyo adalah mengenai listrik, sejauh ini masyarakat kampung Tirtomulyo sudah lama berdomisili disini dan bahkan setiap tahun membayar PBB. “Kami membutuhkan Lampu untuk belajar anak-anak kami”, jadi tolonglah Bapak-bapak “Berilah kami lampu”.

Selain pak RT, perwakilan dari mahasiswa PMII dan KNPI juga diberi kesempatan oleh pimpinan Rapat (Kadis LHK) untuk menyampaikan aspirasinya sebagai perwakilan dari masyarakat. Mahasiswa dari PMII ini menyayangkan Indonesia sudah 70 Tahun lebih merdeka , ironisnya ditempat kami hingga saat ini belum ada lampu, apa masalah? Ujarnya….

Sementara dari KNPI menilai selama ini pihak pemerintah selalu memberikan Ansor (angin sorga) hanya secara lisan menanggapi permasalahan dan keluhan masyarakat. Dia menegaskan bahwa masyarakat ingin solusi yang lebih bukti kongkret, jangan sampai pertemuan ini tidak menghasilkan apa-apa imbuhnya.

Pihak PT. PLN (Persero) yang ikut dalam rapat menyampaikan, kami pihak PLN sudah mendengar keinginan masyarakat, memang benar PLN belum membangun jaringan, PLN sudah coba bangun, Cuma belum tau aturannya. Pihak PT. PLN (Persero) juga ingin ada solusi kongkret mengenai masalah ini. Mengenai anggaran pihak PLN insyaallah ada, apalagi inikan untuk kepentingan masyarakat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Yerri Suparna, MM menegaskan kembali, bahwa aspirasi masyarakat kampung Tirtomulyo sudah sama-sama kita dengar, apa saja keluhan dan yang dinginkan masyarakat yaitu masyarakat ingin ada listrik, itu intinya.
Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga pimpinan rapat pertemuan ini Ir. Yerri Suparna, MM menyampaikan bahwa itulah mengapa kami undang Bapak-bapak baik dari masyarakat, maupun dari pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta pihak PT. PLN (Persero) dan juga kepolisian, untuk sama-sama mencari solusi, ini kan sebetulnya dari kita untuk kita, makanya saya berniat baik memanggil semuanya disini.

Dari perwakilan kepolisian juga memberikan pendapat bahwa respon dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau paling cepat dalam menanggapi keluhan dan masalah masyarakat kampung Tirtomulyo, begitu Pak kadis LHK dapat info, setahunya saya kata beliau (perwakilan kepolisian) Kadis langsung inisiatif untuk mengadakan pertemuan ini, jadi kita semua harus hormati itu, tegas perwakilan dari pihak kepolisian kepada seluruh peserta rapat koordinasi lintas instansi dan masyarakat Kp. Tirtomulyo.

Setelah beberapa perwakilan masyarakat dan pihak terkait seperti PT. PLN (Persero) menyampaikan pendapat, Kadis LHK Prov Kepri memberikan jalan keluar/solusi. Pertama masyarakat harus memahami bahwa Kp. Tirtomulyo merupakan kawasan hutan, oleh karenanya kita harus menggunakan Undang-Undang tentang Kehutanan agar tidak salah dalam membuat keputusan imbuhnya.
Untuk itu coba kita beri kesempatan kepada BPKH yang merupakan instansi vertikal perwakilan dari pusat dalam hal ini perwakilan dari kementerian kehutanan.

BPKH menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Kehutanan tahun 1967 bahwa Kepulauan Riau semuanya merupakan kawasan hutan, jadi termasuk Kp. Tirtomulyo merupakan kawasan hutan.

Nah untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan ini, ada 2 (dua) cara yaitu kerjasama atau pinjam pakai, tentunya sesuai peraturan yang berlaku.

Kadis LHK Provinsi Kepri, menanyakan lebih lanjut, kira-kira mana yang lebih mudah dari 2 (dua) pilihan itu? Kadis LHK kemudian memberikan kesempatan kepada Kepala Seksi Tata Hutan Dinas LHK Bherly, S.Hut untuk menjelaskan sedikit mengenai kedua pilihan yang disampaikan oleh BPKH.

Menurut Berly, pilihan yang lebih baik dan tidak begitu rumit menurutnya adalah kerjasama, yaitu kerjasama antara pihak KPHP Tanjungpinang – Bintan dengan pihak PT. PLN (Persero), dan kerjasama ini ada mekanismenya (aturannya), kata Berly.
Kadis LHK Provinsi Kepri selaku pimpinan rapat koordinasi ini, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat Kp. Tirtomulyo yang menginginkan adanya listrik di Kampung tersebut sudah dapat kita simpulkan dan solusi yang kita ambil adalah kerjasama antara KPHP Tanjungpinang – Bintan dengan PT. PLN (Persero), tegas Ir.Yerri Suparna, MM.

Pihak PT. PLN (Persero) tidak keberatan dengan solusi yang disampaikan oleh pimpinan rapat, namun pihak PT. PLN (Persero) mengharapkan jangan ada konvensasi lahan artinya jangan sampai justru akan memberatkan kami PT. PLN (Persero) nantinya.
Ir.Yerri Suparna, MM mengharapkan agar masyarakat menjaga kawasan hutan dan jangan sampai ada penebangan pohon, beliau menegaskan hal ini penting, jika ada masyarakat berani menebang pohon dia akan menindak tegas.

Tepat pada jam 12.15 siang Kadis LHK menegaskan kembali sebelum menutup rapat koordinasi, jika masih ada yang tidak puas dengan pilihan ini silahkan sampaikan, karena kalau sudah tidak ada lagi, maka kesepakatan ini menjadi landasan untuk selanjutnya diambil langkah kongkret demi terwujudnya keinginan masyarakat kp. Tirtomulyo.

Perwakilan KNPI dan Ketua RT masih belum puas, mereka menyampaikan kembali, kami ingin kongkretnya seperti apa, jangan hanya angin surga.

Kadis Ir. Yerri Suparna, MM lebih lanjut menjawab dan mengatakan bahwa Notulen rapat ini adalah solusinya, dan ini menjadi landasan, nanti saya (Ir. Yerri Suparna, MM) bersama BPKH melanjutkan ini ke pihak kementrian.
Perwakilan KNPI meminta kira-kira kongkretnya berapa lama? KNPI meminta harus ada kejelasan 2 bulan, 3 bulan atau berapa bulan?

Sementara pihak RT meminta kepada DLHK Provinsi Kepri dan PT. PLN untuk memberikan arahan atau datang ke masyarakat untuk memberikan kepastian.
Kadis LHK Prov Kepri dengan tegas menjawab, bahwa saya tidak mau apalagi ujung-ujungnya nanti malah kearah politik dll. Ir. Yerri Suparna, MM mengatakan apa tidak cukup dengan adanya Notulen ini? Yang tanda tangan Notulen rapat ini saya, saya yang bertanggungjawab, tegas Ir.Yerri Suparna, MM

Pihak kepolisian menanggapi KNPI bahwa ini patokan kita, bukan kah yang hadir pada rapat ini adalah pengambil keputusan? Jadi tolonglah dihargai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang sudah susah payah mengakomodir dan berinisiatif mengadakan pertemuan ini.

Pihak KNPI dan RT Kp. Tirtomulyo akhirnya dapat menerima keputusan ini, namun mereka meminta kepastian berapa lama waktu yang dibutuhkan pasca keputusan ini, dan mereka meminta 6 bulan pasca pertemuan ini dibunyikan dalam notulen rapat.
Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menutup rapat koordinasi dan meminta semua pihak menghormati keputusan ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *