Pemantauan Air Bersih Pengelolaan Sampah Pengendalian Pencemaran Rakor DLHK

HASIL RAPAT KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Singkronisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Hotel Ibis Style batam (20 s/d 23 Februari 2019 yang lalu. Aadapun beberapa hal penting dari hasil rakor ini, diantaranya adalah :
1. Agar Dinas LHK Provinsi dan LH Kab/Kota secara bersama menyusun :
– RPPLH
– DDDT
– KLHK
– Jastrada Persampahan
2. Bersama – sama mempertahankan dan meningkatkan capaian IKLH sesuai target nasional 68,5 poin
3. Membangun dan mengembangkan operasional Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi dan kab/Kota
4. Prioritas Renstra Kementerian LHK RI selama 4 tahun telah sesuai capaian tanget RPJM Nasional, yang juga merupakan akumulasi dari capaian atau kontribusi Provinsi/Kab/Kota terhadap RPJM Nasional
5. Agar Pemerintah Provinsi (DLHK) dan Pemda Kab/Kota (DLH) selalu proaktif bersinergi dengan satker-satker Direktorat terkait, dan pelaku ekonomi (CSR) untuk pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan di Daerah

6. Agar DLHK Provinsi dan DLH Kab/Kota senantiasa mengikuti perubahan-perubahan aplikasi perencanaan melalui situs dan web yang ditetapkan pemerintah pusat apakah itu aplikasi KRISNA maupun SELARAS
7. Arah pembangunan LHK :
– Mendorong peningkatan ekonomi Perhutanan Sosial (PS), IUPJL dan TORA
– Meningkatkan kualitas lingkungan berbasis DAS melalui rehab DAS, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan gakum
– Meningkatkan pencegahan dari penanggulangan kabakaran, restorasi gambut, perbaikan tata kelaola kawasan untuk mendukung pembangunan rendah karbon (mendukung program GRK (Gas Rumah Kaca)

8. Peran KPHP :
– Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat sekitar hutan
– Meningkatkan nilai investasi usaha produktif di wilayah KPHP
– Menurunkan gangguan konflik
– Menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi (tutupan lahan)
Agar KPHP/L segera mempercepat menyusun RPHJP KPHP/L untuk mendapatkan pengesahan kementerian dan persetujuan anggaran operasional (APBN)
9. Usulan rencana kerja OPD yang belum masuk e-planning di bahas pada para rakorbang awal maret 2019
10. Untuk beberapa kasus wilayah kerja KPHP : berkenaan lokasi TPA persampahan di Anambas, Permasalahan penggunaan air dalam kawasan hutan oleh PDAM Natuna dan Waduk di Batam agar segera dilakukan tindak lanjut di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *