Perhutanan Sosial

Kegiatan Sosialisasi, Pembekalan, Pembinaan Penyusunan RPHD, RKU dan RKT

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi, Pembekalan, Pembinaan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD), Rencana Kerja Usaha (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada pemegang izin usaha perhutanan sosial (12 Februari 2019) di Batam tepatnya di Hotel Golden View Batam selama 3 hari.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang sudah memiliki izin usaha perhutanan sosial di Kepulauan Riau, Pendamping KTH yang berasal dari masing –masing KPH, Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kepri, BPSKL Wilayah Sumatera, semua kepala KPH dan Dit. Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) dan kasubdit.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sudah memiliki 11 izin perhutanan sosial tahun 2017-2018 yaitu terdiri dari :

  • 3 Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakat (IUPHKm) di Batam
  • 4 Izin Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (IUPHTR) di Bintan
  • 1 Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakat (IUPHKm)di Lingga
  • 1 Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakat (IUPHKm)di Anambas

Sebelum Tahun 2017 sudah ada yang eksis yaitu 1 Izin Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (IUPHTR) di Lingga dan Izin Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di Karimun, jadi total izin yang sudah ada sampai sekarang berjumlah 13 izin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang membuka acara Sosialisasi, Pembekalan, Pembinaan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD), Rencana Kerja Usaha (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada pemegang izin usaha perhutanan sosial tersebut menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini diharapkan agar masyarakat tidak membuat surat tanah dalam kawasan hutan. Tidak hanya itu Kadis LHK Provinsi Kepri ini juga menyampaikan bahwa izin usaha perhutanan sosial tidak bisa diagunkan dan tidak bisa diwariskan.

Lebih lanjut kadi mengatakan bahwa izin usaha perhutanan sosial hanya untuk memberikan legalitas kepada KTH untuk melakukan usahanya di dalam kawasan hutan dan bukan untuk menjadi hak milik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau juga mengingatkan kepada para pendamping dan Kelompok Tani Hutan agar dalam membuat suatu perencanaan buatlah sebaik-baiknya.
Dengan adanya kegiatan perhutanan sosial ini diharapkan masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) khususnya.

Output dari kegiatan Sosialisasi, Pembekalan, Pembinaan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD), Rencana Kerja Usaha (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada pemegang Izin Usaha Perhutanan sosial adalah berupa Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Desa pada pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan pada pemegang Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan dan pemegang Izin Usaha Hutan Tanaman Rakyat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *