Amdal

KKP Bangun Pelabuhan Perikanan Selat Lampa

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Rapat DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) pada Kegiatan Penataan Lahan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, di desa Sabang Mawang Balai, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (6-7-2017). Kegiatan ini di Pemrakarsai oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Ir. Yerri Suparna selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang sekaligus Ketua Tim Komisi Amdal Provinsi Kepulauan Riau memimpin langsung rapat tersebut dengan seluruh anggota Komisi Amdal Provinsi Kepulauan Riau.
Diawal kegiatan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 telah memiliki lahan seluas 3 Hektar dan telah dilakukan pembangunan, kegiatan ini berjalan dan belum dilengkapi dokumen yang ditetapkan oleh aturan (adanya peraturan yang baru diberlakukan), oleh karena itulah Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki I’tikad baik dengan melengkapi semua dokumen atau administrasi yang ditetapkan aturan yang berlaku termasuk izin lingkungan.
Kegiatan ini menjadi kegiatan utama di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ditambah lagi, kegiatan ini menjadi point penting yang diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia “potensi kelautan harus dibangun dan dimulai melalui daerah atau wilayah pesisir”.
“Meskipun kegiatan ini dilakukan oleh Investasi dalam negeri, dalam hal ini KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, tidak serta merta seenaknya membangun didaerah tanpa mengindahkan aturan yang berlaku, pemerintah pusat membuat aturan dan kemudian daerah harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, begitu juga sebaliknya pemerintah pusat ingin membangun didaerah maka harus juga mentaati aturan yang telah di buatnya, apapun itu konsekuensinya harus sama-sama kita jalankan, aturan lebih kita kedepankan dari pada kepentingan. Itu baru yang namanya demokrasi yang berkeadilan. Pada kelengkapan Dokumen dengan luasan lahan 3 Hektar ini, harus menjadi awal untuk memulainya perbaikan dengan catatan melengkapi setiap dokumen administrasi yang diperlukan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan…” ujar Ketua Tim Komisi Amdal Provinsi Kepulauan Riau, Ir. Yerri Suparna.
Direncanakan pada bulan desember 2017 mendatang, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo akan datang dan meninjau langsung pembangunan yang telah dilakukan pada lahan seluas 3 Hektar tersebut. Untuk tahap selanjutnya, akan dilakukan penambahan luasan lahan seluas 8 Hektar guna perluasan bangunan dan dermaga yang lebih besar dan berstandar nasional.
Ir. Yerri Suparna menambahkan…“Pemerintah Pusat Telah memberikan lampu hijau kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengembangan dan pembangunan didaerah, dengan adanya pembangunan didaerah akan meningkatkan pendapatan yang akan didapatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu melalui pajak, dan itu telah jelas pembagiannya, Pemerintah Pusat mendapatkan 20% dan Pemerintah Daerah 80%, dengan pajak inilah yang nantinya akan dikembalikan kepada daerah untuk membangun infrastruktur di daerah yang bersumber dari APBN dan APBD. kegiatan ini merupakan kegiatan internal Pemerintahan, seharusnya dapat mencontohkan hal yang lebih baik dibandingkan investor asing atau yang ada di luar pemerintahan, terkait dengan kelengkapan dokumen, kesempurnaan dokumen, pelaksanaan yang baik dan tidak menimbulkan masalah apapun itu nantinya, dan yang terpenting adalah mengajak masyarakat dan sekaligus menjadi percontohan dalam pengelolaan perikanan didaerah, karena kegiatan ini bukan hanya dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun saja, bertahun-tahun pastinya akan dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Natuna khususnya Provinsi Kepulauan Riau.” ujarnya disela-sela berdialog bersama seluruh peserta rapat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *