Pengelolaan LB3 Pengelolaan Sampah

Kunjungan Komisi VII DPR RI ke perusahaan pengimpor Sampah Plastik yang mengandung Limbah B3

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Gedung Graha Kepri Lantai V – Ketua Komisi VII DPR RI beserta rombongan dan di dampingi Kabid Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi serta kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam meninjau langsung ke lapangan pasca rapat di gedung Graha kepri Lantai V. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu dalam kunjungan dilapangan (5/7/2019) menegaskan bahwa, banyaknya kiriman kontainer berisi sampah plastik dari luar negeri yang terindikasi mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, harus segera diselesaikan. Karena ini sangat berbahaya bagi lingkungan.
Gus Irawan yang merupakan Politisi Partai Gerindra ini menilai, permasalahan sampah limbah tersebut juga menjadi tanggung jawab berbagai pihak, terutama PT. Sucofindo. Pasalnya perusahaan tersebut berperan penting terhadap masuknya sampah ke wilayah Batam.
“Salah satu yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut adalah PT. Sucofindo, karena mereka yang meloloskannya. Walaupun saya juga enggak yakin, kalau memang betul-betul diperiksa, masa sampai kecolongan. Tentu ini harus diperdalam lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut Gus Irawan mengatakan bahwa total kontainer yang terindikasi membawa sampah dari luar negeri sebanyak 65 kontainer, dengan komposisi
– 16 kontainer dinilai aman
– 11 kontainer tercampur
– dan 38 kontainer terkontaminasi limbah B3.
Gus Irawan juga mengatakan, keberadaan para pengusaha merupakan aset penting bagi Bangsa Indonesia, karena turut serta dalam membayar pajak. Namun di sisi lain, pengusaha yang beroperasi di wilayah Indonesia juga harus menjaga lingkungan agar tetap sehat.

Sementara itu…,

Anggota Komisi VII DPR RI lainnya Zulfan Lindan menyatakan penyebab banyaknya kiriman Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan sampah plastik ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dikarenakan minimnya pengawasan dari PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia yang secara menyeluruh bertugas sebagai pengawas barang-barang yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Batam.

Zulfan Lindan merupakan Legislator dari Partai NasDem ini menambahkan, permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen, mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota hingga perusahaan yang mengimpor.
“Semuanya harus betanggung jawab dengan masalah ini, dari hulu sampai hilir sehingga tidak ada yang saling menyalahkan satu sama lain,” tandasnya.
Zulfan Lindan mengatakan kinerja Pemerintah Kota Batam sudah baik dalam menangani permasalahan limbah tersebut, sehingga harus kembali dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat dan perusahaan setempat tentang bagaimana caranya agar tidak mengimpor bahan berbahaya.
“Pemerintah Kota Batam sudah cukup tegas dalam menangani persoalan limbah dan sampah plastik ini tinggal bagaimana mereka melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan perusahaan yang mengimpor agar mereka tidak memasukan barang berbahaya karena Batam ini sudah dipenuhi dengan sampah-sampah yang berbahaya,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *