Pengelolaan LB3

Lagi, Tumpahan Minyak Terjadi Di Bintan

Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Ir. Yerri Suparna didampingi Kepala Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Ir. Muhammad Yunus, MM, melakukan pertemuan koordinasi tumpahan minyak di Kabupaten Bintan, acara yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Bintan dan selanjutnya meninjau lokasi yang terkena dampak yaitu PT. Club Med dan PT. Nirwana Garden (5-4-2016).
Peristiwa tumpahan minyak ini, bukan pertama kali terjadi di kabupaten bintan, hal ini sudah sering terjadi dengan dampak yang sangat luas pada sektor pariwisata yang ada di kabupaten bintan. Dengan terjadinya peristiwa ini, sangat mempengaruhi tingkat pendapatan daerah (PAD) kabupaten bintan terutama sektor pariwisata.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh:
1. Kus Prisetiahadi selaku Deputi II Kemenko Maritim RI;
2. Ishak Manafe selaku Deputi I Kemenko Maritim RI;
3. Novy Farhani selaku Dit. PPKPL KLHK;
4. Mutiara Siadari selaku Ditjen Sampah dan PLB3 KLHK;
5. Muhammad Yunus selaku BLH Provinsi Kepri;
6. M. Panca Azdigoena selaku Kepala BLH Kabupaten Bintan;
7. Sjamsumar selaku PT. BRC Lagoi;
8. Faizal selaku Pangkalan PLP Tanjung Uban;
9. Anung T selaku Ditjen Hubla;
10. Letkol Budityanto selaku WS Asintel Lantamal IV TPI;
11. Mayor Feri Anton selaku Dansatkamla Lantamal IV TPI;
12. Ince M. Riskan selaku Satker BPSPL Tanjung Pinang.
Rapat koordinasi tumpahan minyak menyepakati Langkah dan tindaklanjut yang akan dilakukan bersama, antara lain:
1. Perlu dilakukan pengambilan sampel untuk selanjutnya diuji di Lemigas;
2. Hasil pengujian sampel kemudian dijadikan dasar untuk pelaksanaan tindakan pencegahan pencemaran di perairan Bintan;
3. Perlu dibentuk Tim Daerah Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut oleh Bupati Bintan dengan berkoordinasi dengan Gubernur;
4. Menjadi perhatian dari Komandan Lantamal IV Tanjungpinang;
5. TNI AL mengintensifkan patroli unsur KRI di perairan yang rawan terjadinya kapal-kapal yang melakukan pembuangan limbah;
6. KLHK cq Dirjen Sampah, Pengelolaan Limbah B3 dan B3 akan mencari solusi penanganan limbah B3 melalui koordinasi dari BLHD Provinsi/Kabupaten dalam hal pengelolaan limbah B3 yang sudah dikumpulkan pihak pengelola resort dan pemulihan lahan terkontaminasi B3 pada lahan open dumping yang dilakukan sebagai lahan sementara pembuangan limbah B3 pasir terkontaminasi sludge oil;
7. BLH Kabupaten Bintan perlu melakukan identifikasi jumlah/tonase dan luasan lahan yang terkontaminasi sludge oil baik di kawasan resort maupun disepanjang pantai yang terkena dampak;
8. Pengawasan oleh KLHK, BLH Provinsi Kepulauan Riau dan BLH Kabupaten Bintan terhadap pihak ketiga pengelola limbah B3 yang memiliki daerah operasi di Provinsi Kepulauan Riau termasuk transporter Limbah B3 dan Tank Cleaning serta pengolah Limbah B3;
9. KLHK cq Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akan melakukan oil modelling untuk mengetahui lokasi sumber pencemar (titik koordinat);
10. Agar pertemuan ini dapat dihasilkan keputusan sehingga untuk musim utara tahun depan kejadian pencemaran limbah minyak dapat dicegah;
11. Menggunakan nelayan yang melaut setiap hari sebagai mata dan telinga kita dalam memantau situasi Perairan Bintan Utara dan melaporkan kepada aparat penegak hukum di laut jika terjadi kejadian tumpahan minyak ( Hotline Puskodal Lantamal IV di marineband CH 16/ 081991524053/ 089620680655; Pangkalan PLP Tanjung Uban di 081287144126/0771-81056; Satker BPSPL Tanjungppinang di 081319524784);
12. Menyarankan agar pencemaran minyak di laut dikriteriakan sebagai bencana daerah sehingga dapat menggunakan dana APBD untuk mengeluarkan limbah B3 yang sudah terkumpul selama 5 tahun belakangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali atau dimusnahkan;
13. Adanya pemetaan sebaran limbah dan valuasi kerugian ekonomi terhadap masyarakat pesisir oleh tim daerah;
14. Perlu adanya SOP untuk penanggulangan tumpahan minyak tersebut oleh tim daerah yang akan terbentuk;
15. Menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut dan kemungkinan sumbernya untuk dijadikan bahan penegakkan hukum dan sebagai informasi penanggulangan bagi tim daerah yang akan terbentuk nanti;
16. Kemenko Maritim RI akan mengundang pihak terkait pada workshop tanggal 08 April 2016 di Bogor;
17. Point-point sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tupoksinya secepatnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *