Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Ir BERTHA de JURISAL SP, MM

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan,perumusan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pada bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, bidang ini mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
  2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
  3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
  4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
  5. Penentuan baku mutu lingkungan;
  6. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  7. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  8. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  9. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  10. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
  11. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  12. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  13. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  14. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  15. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  16. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  17. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  18. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
  19. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  20. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  21. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  22. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  23. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  24. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  25. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  26. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  27. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  28. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
  29. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  30. Penyusunan dokumen RPPLH;
  31. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  32. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  33. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  34. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  35. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  36. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  37. Penyusunan NSDA dan LH;
  38. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  39. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  40. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  41. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
  42. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  43. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  44. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ; dan
  45. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
[tm_heading style=”with-separator” custom_google_font=”” text=”Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup”]

Erlangga Wisnu Wardana, SE

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
  2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
  3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
  4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
  5. Penentuan baku mutu lingkungan;
  6. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  7. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  8. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  9. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  10. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
  11. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  12. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  13. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
  14. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
[tm_spacer size=”lg:40″]
[tm_heading style=”with-separator” custom_google_font=”” text=”Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup”]

H. Wan Irianto, S.Sos

Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
  1. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  2. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  3. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  4. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
  5. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  6. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  7. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  8. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  9. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  10. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  11. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  12. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  13. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; dan
  14. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
[tm_heading style=”with-separator” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:500%20medium%20regular%3A500%3Anormal” text=”Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS”]

Suroso.,S.Sos., M.Si

Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS

Seksi ini melaksanakan tugas sebagai berikut :

  1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  2. Penyusunan dokumen RPPLH;
  3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  9. Penyusunan NSDA dan LH;
  10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
  14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan Pemantauan dan evaluasi KLHS