Perlindungan dan Penegakan Hukum

AGUS PURWOKO

Kepala Seksi Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Seksi Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melaksanakan tugas sebagai berikut :

  1. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan, pengelolaan lingkungan dan kehutanan;
  2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan kehutanan;
  3. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  4. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  5. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
  6. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  8. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
  9. Menyiapkan bahan dalam rangka pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
  10. Menyiapkan bahan dalam rangka Pembentukan forum/lembaga kolaboratif serta pelatihan dalam perlindungan hutan dan pengamanan hutan;
    k) Menyiapkan bahan dalam rangka pelatihan pendidikan dan penyuluhan kegiatan, pembangunan sistem informasi, bimbingan teknis dan evaluasi Dalkarhutla;
  11. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum terhadap perkara di bidang kehutanan;
  12. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
  13. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
  14. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.