Amdal

Rapat ANDAL Pembangunan Bendungan Binjai di Kecamatan Bunguran Barat dan Bunguran Batubi di Kabupaten Natuna

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutaan Provinsi Kepulauan Riau – Tanjungpinang
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan rapat Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan Bendungan Binjai di Kecamatan Bunguran Barat dan Bunguran Batubi di Kabupaten Natuna di Ruang Rapat utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (28 Jan 2020).
Ketua Komisi Amdal Provinsi Kepulauan Riau DR. Yuliman Gamal, MUM selaku pimpinan membuka rapat Andal. Rapat di hadiri para anggota komisi Amdal. Ketua memberikan kesempatan kepada anggota komisi untuk memberikan tanggapan terhadap pembangunan bendungan binjai tersebut.
Pak Jhoni Putra dari PTSP Provinsi Kepulauan Riau selaku anggota komisi diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya mengenai pembangunan bendungan binjai tersebut. Sesuai dengan tugas fungsinya bagian perizinan, Jhoni putra menyampaikan bahwa terkait perizinan tentu harus dimulai dari taat akan peraturan, seperti izin lokasi sesuai PP 24 Tahun 2018, apakah pemrakarsa dalam hal ini sudah mempunyai izin lokasi?
Lebih lanjut Jhoni Putra juga menyampaikan bahwa mengingat luas lahan lebih besar dari 5 Ha maka izinnya dari pusat. Selain itu juga harus ada telaah Kawasan hutan untuk ini bisa minta dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
Anggota Komisi Amdal lainnya menyoroti permasalah pembebasan lahan? Jangan sampai permasalah yang sama terulang lagi seperti yang pernah terjadi di Kota Batam demikian kata Anggota Komisi Amdal dari Biro Hukum.
Mengingat pembangunan bendungan ini merupakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka harus juga dibuat neraca air pada dokumen, sehingga kita tahu kebutuhan air. Selain itu mengingat air bendungan ini untuk air baku maka harus ada uji laboratorium. Apalagi jika ditemukan parameter BOD dan COD nya tinggi, harus ada langkah-langkah untuk menentukan baku mutu.
Tidak hanya aspek perizinan, pembebasan lahan akan tetapi aspek social juga harus menjadi factor penting, karena tidak jarang setiap pembangunan yang akan dilaksanakan tentu dampak social harus benar-benar diperhatikan, misalnya apakah dengan telah adanya bembesan lahan ada perubahan pendapatan bagi masyarakat? Dan bagaimana kondisi penduduk berdsarkan tingkat Pendidikan?
Saran pendapat dari anggota komisi Amdal hendaknya dapat memperbaiki dokumen ANDAL Pembangunan Bendungan Binjai Kecamatan Bunguran Barat yang diajukan oleh pihak pemrakarsa, pasca perbaikan dokumen tersebut nantinya diharapkan proses pembangunan bendungan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mampu meminimalisir dampak yang terjadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *