Pelayanan Masyarakat Tata Kelola Kehutanan

Rapat Koordinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ombudsman dan tokoh masyarakat Kampung Tirto Mulyo Kota Tanjungpinang

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 26 Agustus 2019 melakukan rapat koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di kantor Ombudsman Batam terkait pengaduan masyarakat ke ombudsman perihal permohonan pemasangan jaringan listrik kawasan hutan lindung Sungai Pulai Kampung Tirta Mulyo Kota Tanjungpinang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Nilwan, S.Sos.,MM didampingi Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sukandro, SE membenarkan bahwa terkait permohonan tersebut, maka Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau melakukan rapat tersebut guna mencari solusi bijak terkait permohonan masyarakat, agar tidak melanggar aturan yang ada.

Komitmen Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini tentu menjadi hal penting oleh karena memang saat ini masyarakat di Kampung Tirta Mulyo Kota Tanjungpinang belum dialiri Listrik dari PLN, hal ini terkait dengan berbagai hal salah satunya adalah status lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung.

Dalam rapat koordinasi dengan Ombudsman Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau membawa tokoh masyarakat kawasan hutan lingdung Sungai Pulai Kampung Tirta Mulyo Kota Tanjungpinang. Tokoh masyarakat tersebut diantaranya Aspan Hasibuan, Mislam selaku ketua RT.002/RW.10, Harsil warga Kampung Tirto Mulyo, Budi Prastio dan Mardianto perwakilan Mahasiswa yang juga merupakan warga Kampung Tirto Mulyo.

Pertemuan atau rapat koordinasi bersama ombudsman dan masyarakat kampung tirto mulyo kota tanjungpinang fokus membahas pengaduan masyarakat perihal pemasangan jaringan listrik dikawasan hutan lindung sungai pulai kampung tirto mulyo kota tanjungpinang.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Ombudsman menyampaikan bahwa ada beberapa point penting diantaranya pertama pihaknya akan melakukan survey ke lokasi, kemudian pihak ombudsman menyarankan agar dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan serta pihak Ombudsman meminta agar dilakukan rapat dengan pihak terkait lainnya yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang, PLN dan Dinas Pertambangan.

Rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti PLN ini penting karena pihak Ombudsman ingin meminta keterangan dan tanggapan dari Manajer PT. PLN (Persero) UP3 Tanjungpinang dan juga Pemerintah Kota Tanjungpinagn mengenai persoalan permohonan pemasangan jaringan listrik dikawasan hutan lindung Sungai Pulai Kampung Tirto Mulyo Kota Tanjungpinang.

Semoga dengan adanya pertemuan ini diharapkan adanya solusi yang tepat, terutama terpenuhinya keinginan masyarakat Kampung Tirto Mulyo yang menginginkan adanya listrik di daerah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *