Amdal

Rapat Pembahasan addendum KA-Andal, RKL dan RPL Rencana Reklamasi dan Pengembangan Pabrik Baja

Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi kepulauan Riau mengadakan rapat pembahasan dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana Reklamasi dan Pengembangan Pabrik Baja di Kelurahan Tanjung Uncang Kecematan Batu Aji Provinsi Kepulauan Riau tanggal (12 November 2018) di Ruang Utama Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana Reklamasi dan Pengembangan Pabrik Baja di Kelurahan Tanjung Uncang Kecematan Batu Aji Provinsi Kepulauan Riau, dihadiri oleh :

  1. Sekretaris DLHK Prov. Kepri (Ir. Saut Martua Siallagan, MM)
  2. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan selaku Sekretaris KPA Prov. Kepri (Dr. Ir. Yuliman Gamal, MUM)
  3. Kajian Dampak Lingkungan selaku Kepala Sekretariat Komisi Penilai Amdal (Julhaidir, ST., M. Eng)
  4. Wakil dari DLHK Prov. Kepri (Wan Irianto, Sukandro, Agus Purwoko)
  5. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri (Sugeng Pujianto)
  6. Wakil dari Dinas Perhubungan Prov. Kepri (Dwi Cahyono, Said Rafus)
  7. Wakil dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Kepri (Onni)
  8. Tenaga Ahli Bidang Lingkungan (Winny Retna Melani, SP, M.Env.m)
  9. Tenaga Ahli Bidang Bio-geofisik-Kimia (Febryanti Lestari, M.Si)
  10. Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya (Rianto, MA)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Ir.Yerry Suparna, MM selaku ketua komisi Amdal menyampaikan bahwa pihak konsultan diharapkan mengedukasi pemrakarsa atas peraturan yang baru dan juga penggunaan teknologi yang dapat digunakan untuk meminimalkan dampak dari proses pengerukan tersebut.

Dalam pembahasan tersebut anggota tim teknis/komisi penilai amdal melihat bahwa luasan area yang akan dilaksanakan agar disebutkan luasnya serta dilampirkan peta telaah kesesuaian tata ruang berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017-2037 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau. Tidak hanya itu jarak reklamasi dengan alur pelayaran hanya 100 m sedangkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 Tahun 2016 jarak minimal bangunan/instalasi dengan alur harus 500 m. Jadi pemrakarsa harus berkoordinasi dengan pihak distrik navigasi kelas I Tanjungpinang, karena alur pelayaran merupakan wilayah kewenangan navigasi.

Sedangkan dari sisi perizinan terkait pelaksanaan reklamasi tentu merupakan hal yang sangat penting sebelum izin lokasi terbit supaya dimiliki dulu izin lokasi reklamasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 (sebagai salah satu rujukan reklamasi) Pasal 15 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

Selain itu pada dokumen yang diajukan oleh pihak pemrakarsa khususnya pada bagian Integrasi kajian AMDAL ada beberapa point penting yang harus diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta pemeriksaan DLH dalam perizinan terintegrasi secara elektronik Pasal 6 ayat 3 bahwa dokumen AMDAL yang disusun harus terintegrasi dan komprehensif yang memuat kajian pengelolaan LB3, pembuangan air limbah ke laut, pembunagan air limbah ke sumber air dan atau pemanfaatan air untuk aplikasi ke tanah dan pengendalian pencemaran udara. Pada dokumen tidak ada sub bab yang membahas kajian pembuangan air limbah ke laut antara lain menjelaskan komponen/parameter air limbah, debit air limbah dan kondisi laut dll.

Rapat pembahasan dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana Reklamasi dan Pengembangan Pabrik Baja di Kelurahan Tanjung Uncang Kecematan Batu Aji Provinsi Kepulauan Riau di hujani berbagai pertanyaan dan masukan oleh tim teknis/komisi Amdal, dan diharapkan dokumen tersebut agar segera diperbaiki oleh pihak pemrakarsa.

Namun secara prinsip setiap pembangunan yang akan dilakukan apalagi untuk kepentingan masyarakat harus kita dukung namun tetap harus  dikaji atau memperhatikan dampak-dampak yang akan terjadi.

Hasil rapat pembahasan Dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana Reklamasi dan Pengembangan Pabrik Baja di Kelurahan Tanjung Uncang Kecematan Batu Aji Provinsi Kepulauan Riau, secara umum dapat diterima  dengan syarat diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan yang telah diberikan oleh anggota komisi penilai Amdal.

Masukan yang diberikan oleh peserta rapat yang sudah disepakati oleh pemrakarsa sebagai dasar untuk memperbaiki dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana Reklamasi dan Pengembangan Pabrik Baja di Kelurahan Tanjung Uncang Kecematan Batu Aji. Rapat pembahasan Dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana Reklamasi dan Pengembangan Pabrik Baja kemudian ditutup oleh ketua komisi Andal Provinsi. Sebelum ditutup ketua komisi mengingatkan kembali bahwa ada 3 (tiga) point penting yang harus dilakukan oleh pihak pemrakarsa, yaitu konsultan diharapkan mengedukasi pemrakarsa atas peraturan yang baru, kemudian mencantumkan teknologi yang dapat digunakan untuk meminimalkan dampak dari proses pengerukan serta melengkapi semua masukan dan saran yang dikemukakan oleh tim teknis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *