Kelurahan Sadai
Amdal

Rapat Pembahasan Dok. addendum KA-Andal, RKL dan RPL Rencana Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Terpadu di Kelurahan Sadai

Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Rapat pembahasan dokumen addendum KA-Andal, RKL dan RPL Rencana  melakukan Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan terpadu di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong dan Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (12 November 2018) di Ruang Utama Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Rapat pembahasan dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana  melakukan Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan terpadu di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong dan Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dihadiri oleh :

  1. Sekretaris DLHK Prov. Kepri (Ir. Saut Martua Siallagan, MM)
  2. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan selaku Sekretaris KPA Prov. Kepri (Dr. Ir. Yuliman Gamal, MUM)
  3. Kajian Dampak Lingkungan selaku Kepala Sekretariat Komisi Penilai Amdal (Julhaidir, ST., M. Eng)
  4. Wakil dari DLHK Prov. Kepri (Wan Irianto, Sukandro, Agus Purwoko)
  5. Wakil dari PU – PRP Prov. Kepri (Ronaldi L)
  6. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri (Sugeng Pujianto)
  7. Wakil dari Dinas Perhubungan Prov. Kepri (Dwi Cahyono, Said Rafus)
  8. Wakil dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Kepri (Onni)
  9. Tenaga Ahli Bidang Lingkungan (Winny Retna Melani, SP, M.Env.m)
  10. Tenaga Ahli Bidang Bio-geofisik-Kimia (Febryanti Lestari, M.Si)
  11. Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya (Rianto, MA)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Ir.Yerry Suparna, MM selaku ketua komisi Amdal menyampaikan membuka rapat pembahasan dokumen addendum Andal, RKL dan RPL rencana melakukan kegiatan reklamasi dan pembangunan kawasan terpadu. Dalam rapat pembahasan dokumen addendum Andal, RKL dan RPL ketua komisi Amdal mengharapkan kepada pemrakarsa agar data sosial, ekonomi dan budaya masayarakat agar dapat disajikan semaksimal mungkin.

Lebih lanjut ketua komisi Amdal memberikan kesempatan kepada peserta Rapat untuk menyampaikan kritik, saran atau masukan kepada pemrakarsa terhadap dokumen addendum Andal, RKL dan RPL rencana melakukan kegiatan reklamasi dan pembangunan kawasan terpadu yang diajukan.

Dalam pembahasan tersebut anggota tim teknis/komisi penilai Amdal melihat bahwa telaah kesesuaian tata ruang berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017-2037 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau harus dilampirkan.  Sementara untuk pemanfaatan ruang laut agar berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan sesuaikan dengan pemanfaatan ruang pada RZWP3K (menunggu Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau) Karena salah satu ruang area PT. Batamas Puri Permai terdapat pemanfaatan ruang laut.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 (sebagai salah satu rujukan reklamasi) Pasal 15 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Hal ini juga diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 jo Permen KP Nomor 28 tahun 2014 tentang Perubahan Permen KP Nomor 17/2013 tentang Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan dokumen yang diajukan terlihat bahwa luas pemanfaatan ruang laut untuk reklamasi antara bab I dan bab II tidak sesuai sehingga harus di lihat kembali pemanfaatan ruang laut untuk reklamasi yang sebenarnya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta pemeriksaan DLH dalam perizinan terintegrasi secara elektronik Pasal 6 ayat 3 bahwa dokumen AMDAL yang disusun harus terintegrasi dan komprehensif yang memuat kajian pengelolaan LB3, pembuangan air limbah ke laut, pembungan air limbah ke sumber air dan atau pemanfaatan air untuk aplikasi ke tanah dan pengendalian pencemaran udara, sebaiknya ada sub bab yang membahas kajian pembuangan air limbah ke laut antara lain menjelaskan komponen/parameter air limbah, debit air limbah dan kondisi laut. Tidak hanya itu lokasi rencana usaha/kegiatan tidak tumpang tindih dengan usaha/kegiatan eksisting yang sudah memiliki perizinan berusaha dan atau usaha/kegiatan dalam proses untuk memperoleh perizinan berusaha.

Dari sisi sosial, ekonomi dan budaya anggota tim komisi yang juga merupakan tenaga ahli dibidang tersebut menyampaikan bahwa komosisi penduduk berdasarkan pendidikan dan mata pencaharian sebaiknya juga tergambarkan dalam naskah addendum, sehingga nelayan yang akan terkena dampak dari proyek ini tidak tergambarkan. Selain itu persepsi negatif masyarakat yang mengkhawatirkan bahwa kegiatan ini akan menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta banjir, agar benar-benar menjadi perhatian bagi pemrakarsa guna menghindari dampak negatif.

Rapat pembahasan dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana  Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan terpadu di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong dan Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota benar-benar harus dilihat dari bebagai aspek, mengingat dampak negative yang dihasilkan dari proses kegiatan reklamasi ini dampaknya sangat besar.

Hasil rapat pembahasan Dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana  melakukan Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan terpadu di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong dan Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, harus diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan yang telah diberikan oleh anggota tim teknis/komisi penilai Amdal.

Masukan yang diberikan oleh peserta rapat yang sudah disepakati oleh pemrakarsa merupakan dasar untuk memperbaiki dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana  melakukan Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan terpadu di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong dan Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota.

Rapat pembahasan Dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana  Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan terpadu di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong dan Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota kemudian ditutup oleh ketua tim teknis/komisi Amdal Provinsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *