Amdal

Rapat pembahasan dokumen Andal Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan

Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Rapat pembahasan dokumen Andal Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan Seluas 24,52 Ha. (15 Maret 2019) di Ruang Utama Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Rapat pembahasan dokumen Andal Rencana Kegiatan reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan Seluas 24,52 Ha, dihadiri ketua dan Anggota Komisi Amdal Provinsi Kepulauan Riau dan Pemrakarsa Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan (PT. Jayatama Mega Propertindo)

PT. Jayatama Mega Propertindo merupakan pemrakarsa rencana kegiatan reklamasi dan pembangunan kawasan perdagangan, jasa dan perumahan. Lokasi kegiatan perairan yang akan dilakukan reklamasi adalah perairan Tanjung Uma, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Ir.Yerry Suparna, MM selaku ketua komisi Amdal membuka rapat pembahasan dokumen Andal Rencana Kegiatan reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan Seluas 24,52 Ha.

Pada tanggal 23 Januari 2019 telah di Bahas dokumen Kerangka Acuan kegiatan reklamasi dan pembangunan kawasan perdagangan, jasa dan perumahan, hasil pembahsan telah diperbaiki oleh pihak pemrakarsa. Sesuai jadwal yang telah ditentukan tentunya dan telah melalui serangkaian proses pada hari ini tanggal 15 Maret 2019 dilakukan rapat lanjutan yaitu pembahasan dokumen Andal, RKL/RPL kegiatan reklamasi dan pembangunan kawasan perdagangan, jasa dan perumahan.

Pada pembahasan dokumen KA Andal anggota tim teknis komisi amdal telah menyampaikan mengenai konsultasi publik, dan hasil konsultasi publik tersebut harus melihat presepsi masyarakat terhadap kegiatan reklamasi yang akan dilakukan, pihak pemrakarsa menyampaikan bahwa presepsi masyarakat positif terhadap adanya kegiatan ini, terutama terhadap akan adanya peluang kerja.
Anggota komisi Amdal Tahmid menyampaikan dalam dokumen belum nampak jumlah nelayan yang bakal terkena dampak dari kegiatan ini, lebih lanjut dia menyampaikan bahwa berapa jumlah masyarakat nelayan yang masih tetap berpropesi sebagai nelayan?

Sementara anggota tim teknis lainnya menyoroti permasalahan lainnya seperti kebutuhan air, design reklamasi, material reklamasi serta peta dan master plan yang tidak sama, selain itu pada bagian sosial budaya juga menjadi sorotan penting terutama mengenai mata pencaharian masyarakat ketika kegiatan ini mulai beroperasi.

Disela-sela memimpin sidang tersebut, Kadis Lingkungan Hidup Kehutanan, Ir. Yerri Suparna, MM selaku ketua komisi mengatakan…“bahwa komitmen dengan masyarakat merupakan hal penting serta pimpinan sidang juga meminta kepada konsultan harus memahami dan mengerjakan masukan yang diberikan oleh anggota tim teknis”, itu penting…”, ujarnya sebelum menutup sidang Andal Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan Seluas 24,52 Ha.
Sidang pembahasan dokumen Andal, RKL/RPL dapat diterima dengan beberapa catatan dan masukan yang harus diperhatikan oleh pihak pemrakarsa dan juga konsultan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *