Amdal

Rapat Pembahasan Dokumen Andal RKL dan RPL Rencana Kegiatan Penambangan Material Bantuan Bahan Galian Pasir Laut di Perairan Selat Riau Kec. Galang Kota Batam

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Rapat pembahasan dokumen Andal RKL dan RPL Rencana Kegiatan penambangan material bantuan bahan galian pasir laut di Perairan selat Riau Kec. Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (19 Maret 2019) di Ruang Utama Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
Rapat pembahasan dokumen Andal Rencana Kegiatan penambangan material bantuan bahan galian pasir laut di Perairan selat Riau Kec Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dihadiri ketua dan Anggota Komisi Amdal Provinsi Kepulauan Riau dan Pemrakarsa Kegiatan penambangan material bantuan bahan galian pasir laut di Perairan selat Riau Kec Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (PT. Pasifik Alam Resorindo).

PT. Pasifik Alam Resorindo merupakan pemrakarsa rencana Kegiatan penambangan material bantuan bahan galian pasir laut di Perairan selat Riau Kec Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi Kegiatan penambangan material bantuan bahan galian pasir laut di Perairan selat Riau Kec. Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Ir.Yerry Suparna, MM selaku ketua komisi Amdal membuka rapat pembahasan dokumen Andal Rencana Kegiatan penambangan material bantuan bahan galian pasir laut di Perairan selat Riau Kec Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
Ketua komisi amdal mempersilahkan pihak pemrakarsa menyampaikan presentasinya selama 30 menit mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan.

Pihak pemrakarsa dalam presentasinya menyampaikan bahwa dampak-dampak penting yang akan menjadi bagian penting dari dampak kegiatan ini hasilnya adalah masih dibawah baku mutu, artinya layak secara lingkungan jika kegiatan ini nantinya dilaksanakan.
Namun beberapa anggota tim komisi menilai bahwa permasalahan awal adalah konsultasi publik, artinya kesepakatan dengan masyarakat (MoU) harus dimasukan dalam dokumen, hal ini penting agar tidak ada permasalahan dikemudian hari dengan masyarakat terutama yang terkena dampak.
Disela – sela rapat pimpinan sidang mengingatkan bahwa ini adalah daerah berbahaya, karena ada kabel, daerah tangkap dan budidaya perikanan, sehingga pihak pemrakarsa harus memberikan data yang lengkap dan detail tentang kajian ini.

Anggota tim teknis dari DKP Provinsi Kepri melihat bahwa lokasi kegiatan merupakan alur pelayaran, alur kabel dan alur biota laut (fishing ground) dan budidaya perikanan (Pulau Pangkil), sehingga adanya pertambangan jangan sampai merusak lingkungan seperti dipinggir pantai atau daerah wisata, hal ini tentu harus dipertimbangankan atau dikaji lagi.
Selanjutnya ketua komisi memberikan kesempatan kepada anggota tim komisi Amdal lainnya untuk menanggapi dokumen Andal RKL dan RPL yang diajukan oleh pihak pemrakarsa pada cana Kegiatan penambangan material bantuan bahan galian pasir laut.
Anggota komisi Amdal dari perhubungan menyampaikan apakah sudah berkoordinasi dengan pihak Navigasi dan Sahbandar? Karena rambu-rambu dan adanya pipa harus dikoordinasikan dengan pihak Navigasi.

Sementara anggota tim teknis lainnya menyoroti permasalahan baku mutu air laut baik baku mutu air laut untuk biota maupun untuk pariwisata itu berbeda sehingga harus jelas. Tidak hanya itu Kegiatan ini diperuntukan untuk apa? Karena secara ekologis patut dipertimbangkan. Ibu Febri dari Umrah juga menilai imbang tidak nilai ekonomis dengan ekologis dari kegiatan yang akan dilakukan ini? Sementara untuk RKL dan RPL ibu Febri menyampaikan bahwa waktu mengendap TSS 8 jam, sehingga pihak pemrakarsa harus membuat jadwal yang jelas dalam proses opersionalnya dan sesuaikan dengan dokumen.

Sementara dari anggota tim komisi Amdal lain melihat peta lingkup daerah atau wilayah studi batas administratif tidak ada.
Diakhir sesi rapat, pimpinan sidang mengingatkan kembali bahwa dokumen Andal RKL dan RPL Rencana Kegiatan penambangan material bantuan bahan galian pasir laut di Perairan selat Riau Kec Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dapat diterima tetapi dengan catatan yang akan dimuat dalam lampiran, dan catatan tersebut harus diikuti artinya komitmen terhadap lampiran yang kami berikan, jika tidak otomatis batal.

Ketua komisi Amdal juga meminta kepada pihak pemrakarsa untuk melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ketika mau operasi, selain itu kepada PTSP untuk ditindaklajuti dengan memperhatikan catatan dalam lampiran yang disampaikan, begitu juga dengan pihak ESDM sebelum IUP diberikan.

Sebelum menutup rapat/sidang Amdal Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Yerri Suparna, MM selaku ketua komisi mengatakan…“bahwa selain teknologi yang digunakan, ketua komisi mengingatkan bahwa daerah ini merupakan daerah berbahaya karena banyak kabel oleh karenanya baik DLHK maupun ESDM wajib melakukan pengawasan, dan yang tidak kalah penting juga orang teknik tambang harus ikut serta di kapal”, itu penting…”, ujarnya sebelum menutup sidang Andal RKL RPL Rencana Kegiatan penambangan material bantuan bahan galian pasir laut di Perairan selat Riau Kec Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *