Amdal

Rapat pembahasan dokumen Andal, RKL dan RPL Rencana kegiatan pertambangan Timah Laut di Perairan Pulau Cibia Desa Pekajang Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Rapat pembahasan dokumen Andal, RKL dan RPL Rencana  kegiatan pertambangan Timah Laut di Perairan Pulau Cibia Desa Pekajang Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau seluas ± 2940 Ha. (25 januari 2019) di Ruang Utama Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Rapat pembahasan dokumen Andal, RKL dan RPL Rencana kegiatan pertambangan Timah Laut di Perairan Pulau Cibia Desa Pekajang Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau seluas ± 2940 Ha Provinsi Kepulauan Riau, dihadiri ketua dan Anggota Komisi Amdal Provinsi Kepulauan Riau serta Pemrakarsa kegiatan pertambangan Timah Laut di Perairan Pulau Cibia.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Ir.Yerry Suparna, MM selaku ketua komisi Amdal membuka rapat/sidang pembahasan dokumen Andal, RKL dan RPL Rencana kegiatan pertambangan Timah Laut di Perairan Pulau Cibia Desa Pekajang Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau seluas ± 2940 Ha.

Dalam rapat pembahasan dokumen Andal, RKL dan RPL ketua komisi Amdal mengharapkan kepada pemrakarsa agar dilakukan kajian lebih lanjut untuk pertambangan yang dibawah 2 mil serta data geologi awal lokasi pemboran yang akan dilakukan.

Kemudian ketua komisi Amdal memberikan kesempatan kepada peserta Rapat (Anggota komisi Amdal) untuk menyampaikan kritik, saran atau masukan kepada pemrakarsa terhadap dokumen Andal, RKL dan RPL Rencana kegiatan pertambangan Timah Laut di Perairan Pulau Cibia Desa Pekajang Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau seluas ± 2940 Ha.

Anggota tim komisi memberikan tanggapan terhadap dokumen tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, anggota komisi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri (Sugeng Pujianto, S.Pi) meminta agar pihak pemrakarsa memperhatikan 4 point permintaan nelayan terhadap pemrakarsa, tolong diperhatikan betul-betul permintaan tersebut tentunya harus sesuai dengan kesanggupan dari pihak pemrakarsa jangan sampai ada konflik dibelakang hari.

Lebih lanjut anggota komisi amdal selaku tenaga ahli bidang sosial, ekonomi dan budaya Riyanto, M.Si menyatakan bahwa hasil konsultasi publik menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat kurang setuju dengan rencana penambangan ini. Ini menunjukkan adanya resistensi terhadap kegiatan penambangan ini. Untuk pihak perusahaan atau pemrakarsa harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa apa yang mereka khawatirkan seandainya kegiatan ini dilaksanakan tidak terjadi. Pihak perusahaan atau pemrakarsa harus merubah persepsi negatif masyarakat menjadi persepsi positif terhadap kegiatan penambangan ini

Selain itu aspek perizinan juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemrakarsa, misalnya Penanganan limbah B3 perlu mengurus izin TPS limbah B3 ke PTSP Kabupaten Lingga, setiap penghasil limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang dihasilkan (UU 32/2009).

Semua saran dan pendapat dari para ahli anggota komisi amdal harus menjadi catatan penting pihak pemrakarsa, ketua tim teknis/komisi amdal sebelum menutup rapat/sidang menyampaikan bahwa persepsi negatif masyarakat terhadap rencana kegiatan penambangan ini harus diubah sehingga menjadi persepsi yang positif, dan jika ada “komitmen dengan masyarakat” sebaiknya komitmen tersebut harus ditindaklanjuti sesuai harapan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *