Amdal Izin Lingkungan Pengumuman Izin Lingkungan

Rapat pembahasan dokumen Andal RKL-RPL, PT. Wira Alam Dharmawangsa

Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Rapat pembahasan dokumen Andal RKL-RPL Kegiatan Pertambangan Batu Granite PT. Wira Alam Dharmawangsa di Pulau Combol, Dusun Setungging Desa Selat Mie Kecamatan Moro, Kabupaten Tanjung Balai Karimun (17 Mei 2019) di Ruang Utama Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Rapat pembahasan dokumen Andal RKL-RPL Kegiatan Pertambangan Batu Granite PT. Wira Alam Dharmawangsa di Pulau Combol, Dusun Setungging Desa Selat Mie Kecamatan Moro, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, dihadiri Sekretaris dan Anggota Komisi Amdal Provinsi Kepulauan Riau dan Pemrakarsa Kegiatan Pertambangan Batu Granite (PT. Wira Alam Dharmawangsa).

Berdasarkan hasil kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, diketahui dari wilayah ekspolrasi seluas 173,45 ha, area yang terdapat batu granit sekitar 40% (69 ha) yang potensial ditambang pada elevasi antara 160 m dpl sampai kedalaman 0 m dpl. Dengan rencana kapasitas produksi 4.800.000 ton/tahun dan pengupasan lapisan tanah penutup total 6,474,673 m3/8 tahun atau rata-rata 809.334,13 m3/tahun, dengan rencana umur tambang yaitu sekitar 8 tahun 4 bulan.

Menurut ketentuan peraturan menteri lingkuungan hidup nomo 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), oleh karenanya kegiatan pertambangan batu granit yang akan dilakukan PT. Wira Alam Dharmawangsa tersebut harus dilengkapi dengan kajian kelayakan lingkungan dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam rapat pembahasan dokumen Andal RKL-RPL Kegiatan Pertambangan Batu Granite beberapa anggota komisi Amdal mengharapkan kepada pemrakarsa sebelum izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan tidak dibenarkan melakukan kegiatan apapun di dalam kawasan hutan.

Pembahasan dokumen Andal RKL-RPL cukup alot mengeningat dokumen ini merupakan dokumen penting, tim teknis komisi amdal menilai keterlibatan masyarakat merupakan langkah awal yang harus menjadi perhatian pemrakarsa, karena jika tidak bisa terjadi konflik nantinya. Oleh karenanya masyarakat harus dilibatkan sebagai pekerja lapangan.

Dalam rapat pembahasan dokumen Andal RKL-RPL hadir juga ibu camat Moro dan Kades Selat Mie serta beberapa orang dari masyarakat. Ibu camat ingin masyarakat tidak merasa dirugikan dari adanya aktifitas atau kegaitan pertambangan ini, lebih jauh ibu camat juga mengharapkan pihak perusahaan menggunakan 80 persen tenaga kerja lokal. Senada dengan camat, sekretaris camat juga mengingatkan hal yang sama dengan ibu camat yiaitu pasca tambang, kira-kira akan digunakan untuk apa pasca tambang lahan tersebut? Apakah akan dijadikan tempat usaha? Terus diserahkan ke siapa? Pemda atau siapa? Jangan sampai kasusnya seperti Ciklim pasca tambang ditinggalkan, tegas Sekcam.

Sementara itu dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga anggota komisi amdal menanggapi dokumen yang diajukan oleh pihak pemrakarsa ini, mempertanyakan bagaimana pemantauan dan sekaligus pembersihan pencemaran udara yang berdampak pada pohon akibat debu, pihak pemrakarsa harus mempertimbangkan ini, apalagi dampak ke masyarakat cukup panjang.

Banyak sekali masukan yang diberikan oleh tim teknis komisi amdal, mulai dari konsultasi publik, keterlibatan masyarakat, sosialisasi kepada masayarakat dan perizinan seperti izin TPS LB3.
Atas berbagai saran, masukan dan tanggapan, pemrakarsa menyatakan akan menanggapi semua masukan yang disampaikan oleh peserta rapat/ tim teknis komisi amdal.

Sekretaris tim komisi amdal sebelum menutup sidang pembahasan dokumen Andal RKL-RPl Rencana Kegiatan Pertambangan Batu Granite , menyampaikan bahwa dokumen dapat diterima dengan syarat agar pihak pemrakarsa memperbaiki sesuai dengan saran dan masukan yang telah diberikan oleh tim teknis komisi Amdal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *