Amdal Izin Lingkungan Pelayanan Masyarakat Pengumuman Izin Lingkungan

Rapat pembahasan dokumen KA-Andal, PT.Kim Seah Shipyard Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Rapat pembahasan dokumen KA-Andal Kegiatan Pembangunan Industri Perkapalan dan Perahu PT.Kim Seah Shipyard Indonesia di Pulau Selako, Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (15 Mei 2019) di Ruang Utama Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Rapat pembahasan dokumen KA-Andal Kegiatan Pembangunan Industri Perkapalan dan Perahu PT.Kim Seah Shipyard Indonesia di Pulau Selako, Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dihadiri ketua dan Anggota Komisi Amdal Provinsi Kepulauan Riau dan Pemrakarsa Kegiatan Pembangunan Industri Perkapalan dan Perahu (PT.Kim Seah Shipyard Indonesia).

PT.Kim Seah Shipyard Indonesia merupakan pemrakarsa rencana Kegiatan Pembangunan Industri Perkapalan dan Perahu. Lokasi kegiatan di Pulau Selako, Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

PT.Kim Seah Shipyard Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Pembangunan Industri Perkapalan dan Perahu.
Pembahasan dokumen KA Andal lebih mengedepankan Dampak Penting Hipotetik (DPH) oleh karenanya pihak pemrakarsa dalam pemaparan KA Andal menjelaskan beberapa dampak penting diantaranya kebersihan lingkungan, oseonografi, penurunan pendapatan nelayan, menurunnya kualitas air laut dan meningkatnya kadar TSS.

Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Kajian dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Bapak Yuliman Gamal, selaku ketua komisi Amdal membuka rapat pembahasan dokumen KA-Andal Pembangunan Industri Perkapalan dan Perahu.

Dalam rapat pembahasan dokumen KA-Andal Pembangunan Industri Perkapalan dan Perahu ketua komisi memberikan kesempatan kepada anggota komisi untuk menanggapi dokumen KA Andal yang di ajukan oleh pihak pemrakarsa, beberapa anggota komisi Amdal mengharapkan kepada pemrakarsa sebelum izin lingkungan, pihak pemrakarsa harus mengurus izin lokasi. Anggota komisi Amdal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Tahmid juga menyampaikan bahwa izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi harus diurus

Sedangkan mengenai dampak dari kegiatan ini anggota komisi amdal dari Universitas Maritim Raja Ali Hari melihat bahwa pihak pemrakarsa harus memahami betul bahwa dokumen KA Andal yang diajukan harus menjelaskan Dampak Penting Hipotetik apa saja yang ada, karena beliau melihat gambaran Rona Awal Lingkungan Hidup tidak jelas tergambarkan dalam dokumen. Kemudian juga belaiau menanyakan apakah wilayah ini merupakan wilayah fishing ground? Jika dilihat dari kegiatan yang akan dilakukan beliau menyampaikan justru yang perlu diperhatikan adalah pola transportasi. Lebih lanjut beliau mengatakan dimana lokasi reklamasinya? Karena dalam dokumen tidak nampak secara jelas lokasi reklamasi.

Pembahasan dokumen KA-Andal cukup alot mengeningat dokumen ini merupakan dokumen penting, tim teknis komisi amdal menilai keterlibatan masyarakat merupakan langkah awal yang harus menjadi perhatian pemrakarsa, terutama masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan ini.

Selain itu ada beberapa catatan penting yang harus perhatikan oleh pihak pemrakarsa. Pihak pemrakarsa harus berkoordinasi dengan Navigasi karena yang mengetahui alur pelayaran ini kewenangan Distrik Navigasi.

Banyak sekali masukan yang diberikan oleh tim teknis komisi amdal, mulai dari konsultasi publik, keterlibatan masyarakat, rona awal yang tidak begitu jelas.

Atas berbagai saran, masukan dan tanggapan, pemrakarsa menyatakan akan menanggapi semua masukan yang disampaikan oleh peserta rapat/ tim teknis komisi amdal, dan akan memperbaiki dokumen tersebut.

Kabid Persampahan, LB3 dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri selaku Sekretaris sidang Amdal sebelum menutup sidang pembahasan dokumen KA-Andal Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Perkapalan dan Perahu, menyampaikan bahwa dokumen dapat diterima dengan syarat agar pihak pemrakarsa memperbaiki sesuai dengan saran dan masukan yang telah diberikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *