Amdal

Rapat Pembahasan dokumen KA-Andal Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan

Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Rapat pembahasan dokumen KA-Andal Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan Seluas 24,52 Ha. (23 januari 2019) di Ruang Utama Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Rapat pembahasan dokumen KA-Andal Rencana Kegiatan reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan Seluas 24,52 Ha, dihadiri ketua dan Anggota Komisi Amdal Provinsi Kepulauan Riau dan Pemrakarsa Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan (PT. Jayatama Mega Propertindo)

PT. Jayatama Mega Propertindo merupakan pemrakarsa rencana kegiatan reklamasi dan pembangunan kawasan perdagangan, jasa dan perumahan. Lokasi kegiatan perairan yang akan dilakukan reklamasi adalah perairan Tanjung Uma, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Ir.Yerry Suparna, MM selaku ketua komisi Amdal membuka rapat pembahasan dokumen KA-Andal Rencana Kegiatan reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan Seluas 24,52 Ha.

Dalam rapat pembahasan dokumen KA-Andal beberapa anggota komisi Amdal mengharapkan kepada pemrakarsa agar dilakukan konsultasi publik (pelibatan masyarakat setempat), dan jika ada MoU antara pihak pemrakarsa dengan masyarakat dalam proses konsultasi publik tersebut, maka hal itu juga harus menjadi kewajiban perusahaan (pemrakarsa) untuk dilakukan/diwujudkan, selain itu juga hasil konsultasi publik tersebut di ekspose ke media massa agar publik tau.

Lebih lanjut anggota tim teknis/komisi penilai Amdal melihat bahwa pemrakarsa harus melihat bebrapa hal penting seperti ; rona awal, dampak penting apa saja yang ada, dan izin pemanfaatan ruang laut yang dimilki, mengingat proses perizinan sekarang sudah harus menggunakan sistem OSS (Online Single Submission) sesuai Peraturan pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kegiatan perizinan lingkungan akan melalui system OSS artinya pemrakarsa harus mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Disela-sela memimpin sidang tersebut, Kadis Lingkungan Hidup Kehutanan, Ir. Yerri Suparna, MM mengatakan…“kami mengharapkan PT. Jayatama Mega Propertindo dapat menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama bagaimana cara menanggulangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari setiap peralatan yang digunakan karena masing-masing alat memiliki dampak yang berbeda, itu penting…”, ujarnya sebelum menutup sidang KA-Andal Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Perdagangan, Jasa dan Perumahan Seluas 24,52 Ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *