Uncategorized

Rapat Pembahasan Dok Andal RKL-RPL Keg.Reklamasi Pembangunan Kawasan Pemukiman Komersil, dan Jasa lainnya PT Amanah Melayu Raya

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Rapat Pembahasan dokumen Andal, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Reklamasi Pembangunan Kawasan Pemukiman Komersil, dan Jasa lainnya seluas 41,2 Ha (7 Feb 2019) di Ruang Utama Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
Rapat Pembahasan dokumen Andal, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Reklamasi Pembangunan Kawasan Pemukiman Komersil, dan Jasa lainnya seluas 41,2 Ha, dihadiri Anggota Komisi Amdal Provinsi Kepulauan Riau dan Pemrakarsa dari Kegiatan Reklamasi Pembangunan Kawasan Pemukiman Komersil, dan Jasa lainnya seluas 41,2 Ha (PT. Amanah Melayu Raya)

PT. Amanah Melayu Raya merupakan pemrakarsa Rencana Kegiatan Reklamasi Pembangunan Kawasan Pemukiman Komersil, dan Jasa lainnya. Lokasi kegiatan reklamasi ini berada di wilayah Tanjung Uma, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Ir.Yerry Suparna, MM selaku ketua komisi Amdal membuka rapat pembahasan dokumen Andal, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Reklamasi Pembangunan Kawasan Pemukiman Komersil, dan Jasa lainnya seluas 41,2 Ha.

Ketua komisi menegaskan bahwa konsultan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat terutama masyarakat yang nantinya terkena dampak. Jika dilihat dari lokasi reklamasi, maka masyarakat nelayan di daerah tersebut harus diperhatikan, karena mereka secara langsung yang akan terkena dampaknya.

Ketua komisi kemudian memberikan kesempatan kepada anggota komisi untuk memberikan tanggapan terhadap dokumen yang diajukan ini.

Dalam rapat pembahasan dokumen Andal, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Reklamasi Pembangunan Kawasan Pemukiman Komersil, dan jasa lainnya seluas 41,2 Ha, beberapa anggota komisi Amdal menanyakan apakah perwakilan dari masyarakat juga hadir dalam konsultasi publik?

Pertanyaan ini langsung di jawab oleh pihak pemrakarsa, bahwa hasil konsultasi publik, masyarakat setempat mendukung dengan adanya kegiatan ini (masyarakat nelayan, lurah dll).

Anggota komisi amdal dari Dinas Kelautan memberikan tanggapan bahwa memang tata ruang laut sudah sesuai, Cuma belum disyahkan. Angota komisi dari DKP mengingatkan bahwa nanti jika sudah mendapatkan izin lingkungan, maka pemrakarsa harus melanjutkan izin reklamasi di DKP.

Anggota komisi dari PU menilai bahwa ketinggian harus dibuat, agar bisa dilihat apakah lebih tinggi dari pemukiman penduduk apa tidak? Karena kalo lebih tinggi dari pemukiman penduduk justru akan berdampak nantinya. Agar hal ini sesuai maka harus di cek lapangan.

Setelah semua kritik, saran dan tanggapan diberikan oleh anggota tim komisi amdal, maka pihak pemrakarsa harus melakukan perubahan dokumen tersebut sesuai dengan saran dan masukan yang telah diberikan oleh tim komisi amdal.

Di sesi akhir rapat/sidang pimpinan sidang mengingatkan kembali kepada pemrakarsa bahwa dalam melakukan reklamasi semua aturan perizinan harus diikuti apakah itu izin lingkungan, izin reklamasi dll, dan yang tidak kalah penting adalah persetujuan masyarakat setempat, Ketua komisi mengingatkan agar pemrakarsa harus melakukan komunikasi dengan masyarakat, jika harus merubah alur atau melebarkan alur keluar masuk perahu nelayan sesuai permintaan nelayan setempat, maka pihak pemrakarsa harus mempertimbangkan hal ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *