Amdal

Rencana Pembangunan Kawasan Hutan, Jasa dan Pariwisata di Kelurahan Tanjung Buntung Batam

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Rapat pembahasan dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana  melakukan Kegiatan Pembangunan Kawasan Hutan, Jasa dan Pariwisata di kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (12 November 2018) di Ruang Utama Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Rapat pembahasan dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana  melakukan Kegiatan Pembangunan Kawasan Hutan, Jasa dan Pariwisata di kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dihadiri oleh :

  1. Sekretaris DLHK Prov. Kepri (Ir. Saut Martua Siallagan, MM)
  2. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan selaku Sekretaris KPA Prov. Kepri (Dr. Ir. Yuliman Gamal, MUM)
  3. Kajian Dampak Lingkungan selaku Kepala Sekretariat Komisi Penilai Amdal (Julhaidir, ST., M. Eng)
  4. Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau (Joni Hendra Putra, S.Hut., M.Si
  5. Wakil dari DLHK Prov. Kepri (Wan Irianto, Sukandro, Agus Purwoko)
  6. Wakil dari PU – PRP Prov. Kepri (Rabian Nazri)
  7. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri (Sugeng Pujianto)
  8. Wakil dari Dinas Perhubungan Prov. Kepri (M. Fadhlal)
  9. Wakil dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Kepri (Onni)
  10. Tenaga Ahli Bidang Lingkungan (Winny Retna Melani, SP, M.Env.m)
  11. Tenaga Ahli Bidang Bio-geofisik-Kimia (Dr.Febryanti Lestari, M.Si)
  12. Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya (Rianto, MA)
  13. LSM Alim Kepri (Kherjuli)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Ir.Yerry Suparna, MM selaku ketua komisi penilai Amdal membuka Rapat pembahasan dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana  melakukan Kegiatan Pembangunan Kawasan Hutan, Jasa dan Pariwisata di kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rapat pembahasan tersebut ketua tim teknis/komisi penilai Amdal mengharapkan kepada pemrakarsa agar data sosial, ekonomi dan budaya masyarakat agar dapat disajikan semaksimal mungkin.

Ketua tim teknis/komisi penilai Amdal memberikan kesempatan kepada masing-masing peserta Rapat untuk menyampaikan kritik, saran atau masukan kepada pemrakarsa terhadap dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana melakukan Kegiatan Pembangunan Kawasan Hutan, Jasa dan Pariwisata di kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diajukan, supaya dokumen tersebut layak dan akhirnya dapat diterima oleh tim teknis/komisi penilai amdal.

Dalam pembahasan tersebut anggota tim teknis/komisi penilai Amdal dari Dinas PU-PR Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan bahwa telaah tata ruang yang sesuai dengan area yang update agar sinkron dengan dokumen Amdal dan izin reklamasi. Sementara itu M.fadhlal dari Dishub melihat bahwa luasan ruang laut (40,756 Ha) yang diarsir biru, agar segera diurus izin pemanfaatan ruang lautnya di PTSP dengan rekomendasi DKP dan Dishub agar segera menjadi obyek retribusi Provinsi Kepulauan Riau.

Dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP menilai bahwa dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana melakukan Kegiatan Pembangunan Kawasan Hutan, Jasa dan Pariwisata harus menjelaskan dasar hukumnya dan masa berlakunya izin lokasi reklamasi yang dimiliki, karena kewenangan perizinan reklamasi merupakan kewenangan pemerintah Provinsi (maksimal 25 Ha). Dan perlu diingat bahwa sebelum adanya rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri ke PTSP permohonan perubahan izin lingkungan sudah didaftarkan di OSS, karena tidak melalui OSS izin batal demi hukum.

Selain aspek perizinan dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana melakukan Kegiatan Pembangunan Kawasan Hutan, Jasa dan Pariwisata juga dilihat dari aspek penting lainnya seperti aspek sosial, ekonomi dan budaya. Dalam sankah yang diajukan tidak tergambar komposisi penduduk berdasarkan pendidikan, mata pencaharian, nilai dan norma yang berkembang pada masyarakat sekitar tapak proyek.

Hasil rapat pembahasan Dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Rencana melakukan Kegiatan Pembangunan Kawasan Hutan, Jasa dan Pariwisata, harus diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan yang telah diberikan oleh anggota tim teknis/komisi penilai Amdal.

Masukan yang diberikan oleh peserta rapat yang sudah disepakati oleh pemrakarsa merupakan dasar untuk memperbaiki dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Andal, RKL dan RPL Rencana melakukan Kegiatan Pembangunan Kawasan Hutan, Jasa dan Pariwisata.

Rapat pembahasan Dokumen addendum Andal, RKL dan RPL Andal, RKL dan RPL Rencana melakukan Kegiatan Pembangunan Kawasan Hutan, Jasa dan Pariwisata ditutup oleh ketua tim teknis/komisi Amdal Provinsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *